Oleh
Agung Pramudio
Pemindahan ibu kota sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. presiden mengatakan bahwa ibukota negara akan berada di provinsi kalimantan timur. namun yang menjadi perhatian saat ini adalah apakah pemindahan ibukota sudah tepat ?. apakah mempunyai dampak positif terhadap perekonomian indonesia ?. Institut For Development of Economic and Finance (INDEF) melakukan kajian tentang imbasnya pemindahan ibu kota ke perekonomian Indonesia.
INDEF membeberkan beberapa dampak pemindahan ibu kota ke perekonomian Indonesia secara makro. Dampaknya ini disimulasikan INDEF pada dua provinsi di Kalimantan yang dinilai menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim, prediksinya PDB riil secara nasional tidak memberikan dampak apa-apa atau hanya 0.00%. Sedangkan, PDRB di Kaltim sendiri meningkat sebesar 0,24% dan provinsi lainnya berpotensi menunjukkan angka yang negatif, kecuali provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkat 0,01%, dan Kalimantan Utara (Kaltara) meningkat sebesar 0,02%.
Untuk indikator penyumbang pertumbuhan PDB rill juga terimbas. Salah satunya konsumsi rumah tangga. Di Kaltim sendiri, konsumsi rumah tangga akan meningkat 0,24%, namun secara nasional justru turun 0,04%.
Demikian juga dengan investasi riil. Di Kaltim, prediksinya investasi meningkat 0,20%, dan secara nasional hanya bernilai nol.
Untuk indikator belanja negara, tentunya pengeluaran pemerintah akan meningkat 0,34% dengan memindahkan ibu Kaltim. Angka tersebut akan memberikan dampak positif ke Kaltim sebesar 0,20%. Namun, dampaknya secara nasional adalah nol atau tidak memberikan efek apa pun.
Kemudian neraca perdagangan juga ikut terimbas. Dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim, berdasarkan penelitian INDEF, volume ekspor turun sebesar 0,01%. Lalu, volume impor secara nasional juga turun 0,01%.
oleh karena itu, pemindahan ibu kota harus dikaji secara matang terutama dampak perekonomiannya. dampak tersebut harus diselesaikan dengan solusi-solusi kongkrit dari pemerintah.
Sumber : detikfinance.com
